reakanindonesia.org. Jakarta. Ada dua dari tiga perusahaan yang dicurigai itu mengambil sumber bahan bakunya dari satu produsen yang sama, yaitu Dow Thailand. Bahan yang dimaksud adalah Propilen Glikol (PG) dan Polietilena Glikol (PEG) sebagai senyawa pelarut yang umum digunakan dalam industri pangan, kosmetik, tekstil dan farmasi.

Seperti diketahui, kandungan PG dan PEG yang melampaui ambang batas aman dapat memicu senyawa perusak ginjal bernama Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). EG dan DEG dapat berubah menjadi kristal kecil perusak ginjal saat diproses oleh metabolisme tubuh manusia. Situasi itu kemudian dikaitkan dengan kasus gangguan ginjal akut di Indonesia.

Hal ini disampakai oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Edy Halim mengatakan bahan obat sirop yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak kemungkinan terkontaminasi saat proses impor.

“Tidak tertutup kemungkinan (terkontaminasi). Karena kita lihat ternyata ada tiga perusahaan yang dipidana dengan ambang batas luar biasa dahsyat yang kalau kita konsumsi bisa sangat mematikan,” ucapnya saat ditemui di kantor BKPN, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 November 2022.

Ia pun menyoroti proses impor bahan kimia tersebut. Sebab, propilen glikol ini biasa dipakai untuk beberapa kemasan produk obat, makanan, dan minuman. Sehingga, kemungkinan bahan terkontaminasi dalam proses distribusi juga bisa terjadi. BKPN pun akan menyelidiki lebih lanjut untuk menemukan kepastian penyebab kasus gagal ginjal akut ini.

156 Obat Sirup Boleh Diresepkan
Ini Dia, Daftar 156 Obat Sirup Yang Boleh Diresepkan

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito mengatakan ada celah distribusi produk senyawa kimia penyebab kasus gagal ginjal akut masuk ke pasar farmasi di Indonesia. “Gap yang sudah kami ditemukan bahwa bahan baku yang digunakan industri farmasi masuk ke Indonesia tidak melalui pengawasan BPOM,” kata Penny K Lukito dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR di gedung Parlemen, Rabu 2 November 2022.

Khusus produk PG dan PEG bagi kebutuhan farmasi, wajib memenuhi standar baku mutu untuk memperoleh status pharmaceutical grade dari BPOM. Salah satu indikatornya adalah ketentuan ambang batas aman maksimal 0,1 mg/ml. Ketentuan lainnya adalah keharusan produsen bahan baku obat mengantongi sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dari BPOM RI.

Tetapi bahan PG dan PEG ini masuk ke Indonesia melalui Kementerian Perdagangan melalui mekanisme non-larangan dan pembatasan. Hal itu yang kemudian menyebabkan BPOM tidak bisa mengawasi mutu dan keamanan bahan baku tersebut saat masuk ke Indonesia.

“Gap itu yang dimanfaatkan oleh para penjahat. Penelusuran kami bersama kepolisian sampai ke importir dan distributor pelarut ini, ada indikasi kesengajaan dalam perubahan sumber bahan baku yang tidak dilaporkan kepada BPOM,” katanya.

Di Kudus RUU Kesehatan Omnibuslaw Di Tolak 5 Organisasi Profesi

Sementara itu, Agung Nugroho, Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia justru menganggap lucu terhadap instansi pemerintah yang saling tuding ini. Agung menilai seharusnya terkait dengan bahan baku yang digunakan untuk bahan obat-obatan sudah melalui koordinasi antar instansi di pemerintahan.

“Ini kan membingungkan publik, dimana BPOM merasa bahan itu masuk bukan dari instansinya tapi dari Kementerian Perdagangan. Memangnya selama ini tidak ada koordinasi antar instansi terkait bahan baku yang digunakan untuk obat-obatan ?” ujar Agung.

Hal ini menurut Agung, membuktikan betapa lemahnya kedaulatan dan ketahanan kesehatan bagsa ini, dimana bahan-bahan yang berbahaya bisa lolos dari pengawasan dan dikonsumsi oleh publik. Dan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak pernah menaruh perhatian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kedaulatan dan ketahanan bangsa melalui sektor kesehatan.

“Bayangkan jika itu adalah operasi yang disengaja oleh pihak luar untuk menyerang negara ini, akan berapa banyak balita kita yang mati. Dan jika ini terjadi maka di masa depan kita akan defisit generasi produktif” ungkap Agung.