Pimpinan KPD Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Kabupaten Deli Serdang Iko Riansyah, mewakili masyarakat meminta kepada Provinsi Sumatera Utara agar tidak menonaktifkan atau memutus kepesertaan 240 ribu peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari APBD Sumatera Utara akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari Rp 23 ribu perorang menjadi 42 ribu perorang.

Dikutip dari Praktisi Anggaran Sumut, Elfenda Ananda mengatakan, Gubernur Sumatera Utara seharusnya memprioritaskan pemenuhan hak kesehatan warga sehingga tidak terjadi penonaktifkan tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar 240 ribu peserta PBI ini tidak di nonaktifkan, tapi memang diperlukan komitmen kepala daerah.

“Karena menggeser Rp 100 miliar itu gampang meski yang paling penting dibangun sistem verifikasi kepersertaan 240 ribu itu agar tetap dapat ditanggungjawabkan pemerintah Provinsi,” kata Elfenda dalam acara Diskusi dampak kenaikan tarif PBI dalam PAPBD dan RAPBD 2021 yang digelar Perkumpulan Suluh Muda Indonesia (SMI), di Medan, Selasa tanggal 11 Agustus 2020 lalu.

Elfenda mengakui bahwa dampak kenaikan tarif BPJS Kesehatan sangat berpengaruh pada APBD. Namun peluang untuk mengakomodir itu dapat dilakukan dengan efisiensi anggaran dan verivikasi data.

Seharusnya Pemerintah provindi Sumatera Utara melakukan intervensi anggaran untuk melakukan efisiensi disemua pos belanja untuk bisa menghemat anggaran dan bisa diarahkan untuk menjamin tertampungnya anggaran untuk masyarakat miskin.

Untuk itu, Pimpinan KPD Rekan Indonesia Deli Serdang Iko Riansyah beserta masyarakat mengharapkan agar Pemerintah provinsi Sumatera Utara memikirkan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin sesuai dengan UU kesehatan nomor 39 tahun 2009.