Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan pelayanan kesehatan publik. Berdasarkan laporan resmi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan I Tahun 2024 dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mencapai angka 93,00—melampaui target 88,60 dan menunjukkan peningkatan kepercayaan warga terhadap layanan kesehatan di ibu kota.

Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho, menyampaikan bahwa capaian ini sejalan dengan temuan pemantauan lapangan yang dilakukan jaringannya. Menurut Rekan Indonesia, Jakarta mengalami peningkatan kualitas layanan yang ditandai oleh lebih cepatnya waktu tunggu pasien, peningkatan respons terhadap pengaduan warga, serta ketegasan dalam penindakan terhadap fasilitas kesehatan yang tidak menjalankan tugas secara profesional.

“Kami mencatat bahwa Dinkes DKI Jakarta bersikap tegas dan tidak kompromi dalam menyelesaikan keluhan masyarakat. Ada fasilitas kesehatan yang langsung dievaluasi dan diberi sanksi jika lalai menanggapi laporan warga. Ini bentuk keberpihakan konkret terhadap hak rakyat atas pelayanan kesehatan yang bermutu,” ujar Agung.

Menurut data pemantauan Rekan Indonesia sepanjang 2024, rerata waktu tunggu pasien di sejumlah puskesmas DKI Jakarta menurun menjadi sekitar 28 menit, khususnya di puskesmas yang sudah menerapkan sistem antrean digital. Selain itu, dari sekitar 4.200 aduan masyarakat yang disampaikan melalui kanal pengaduan daring sepanjang tahun lalu, lebih dari 92% terselesaikan dalam waktu tiga hari kerja.

Rekan Indonesia juga membandingkan capaian tersebut dengan kondisi di provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan laporan terbuka dan observasi komunitas relawan di wilayah tersebut, ketiga provinsi itu masih menghadapi tantangan dalam distribusi tenaga medis, kecepatan layanan, dan sistem respons pengaduan yang belum optimal.

“Kami berharap pendekatan yang dilakukan Dinkes DKI Jakarta dapat menjadi model nasional. Ketegasan dalam manajemen layanan, keterbukaan terhadap kritik warga, dan pemanfaatan teknologi harus jadi standar pelayanan publik di sektor kesehatan,” tegas Agung.

Rekan Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pelayanan kesehatan yang adil, cepat, dan manusiawi, serta mendorong adanya keberpihakan pemerintah daerah lain terhadap hak kesehatan warga.