REKANINDONESIA.ORG. JAKARTA- Pemerintah akan melakukan pengetatan kriteria PPKM MIkro. Hal ini dilakukan untuk menjaga tingkat pengendalian kasus COVID-19. Selain itu PPKM Mikro tahap 4 yang berlangsung dari 23 Maret hingga 5 April terdapat penambahan lima provinsi, yaitu Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Utara NTT dan NTB. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hertanto saat Konferensi Pers di Jakarta (26/3).

”Arahan bapak presiden PPKM mikro ini akan terus ditambahkan kewilayahannya jadi sesudah nanti tanggal 5 April kita akan menambahkan 5 provinsi lagi berdasarkan data-data yang ada .” Ujar Menko Airlangga

Sebelumnya Menko Airlangga menyampaikan laporan menggembirakan terkait laju angka penularan kasus di Indonesia. Dilaporkan kumulatif kasus positif di Indonesia 1.482.559 orang dengan positivity rate 11,49%. Kasus aktif nasional adalah 8,45% lebih baik dari kasus aktif dunia sebesar 17,06% , fatality rate 2,7 dunia 2,2 dan recovery rate juga kita lebih baik dari global kita 88,8% dan dunia 80,74%

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga mengejar cakupan vaksinasi lansia. Menkes meminta semua kepada daerah dan tenaga Kesehatan untuk mengoptimalkan vaksinasi bagi lansia. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka kesakitan dan kematian COVID-19 khususnya pada kelompok lansia, sebagai kelompok rentan.

”Kalau kita bisa segera melakukan vaksinasi untuk yang di atas 60 tahun akan sangat kecil tekanan ke RS dan tenaga kesehatan kita,” ungkap Menkes

Dilaporkan juga per hari ini cakupan vaksinasi akan menembus angka 10 Juta, dengan laju penyuntikan mendekati 500.000 penyuntikan per hari. Diharapkan laju penyuntikan vaksinasi berjalan stabil sesuai dengan ketersediaan vaksin saat ini.

Baca Juga : Pemerintah Harus Memprioritaskan Pasien Gagal Ginjal Untuk Mendapat Vaksinasi Covid-19

Sementara itu, Andi Wijaya, Sekretaris Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia ditemui di kantor Rekan Indonesia di Pejaten Barat, Jaksel hari ini (30/3). Adjie menyatakan dukungannya terhadap kebijakan menkes Budi G Sadikin untuk memperketat aturan PPKM dalam pencegahan covid-19. Adjie, panggilan akrabnya menyatakan bahwa saat ini memang diperlukan kebijakan pengetatan PPKM tersebut. Mengingat saat ini tingkat kedisiplinan warga semakin menurun dan cenderung tidak peduli lagi dengan bahaya covid-19.

“Kita bisa lihat dimana-mana saat ini, warga sudah mengabaikan protokoler kesehatan. Bahkan cenderung acuh dan tidak percaya akan bahaya covid-19” ujar Adjie.

Terkait dengan target mengejar cakupan vaksinasi covid-19 untuk lansia, Adjie juga mendukungnya.

“belum tercapainya target vaksinasi lansi, ini disebabkan karena lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Rekan Indonesia akan ikut membantu untuk mensosialisasikan terkait vaksinasi covid-19 kepada warga di lingkungan tempat tinggalnya lewat pemasangan spanduk dan pembagaian leafleft” papar Adjie.