Indonesia Butuh Kepastian Strategi Penanganan Dan Pengendalian Covid19

Unras Rekan Indonesia Di kantor Kemkes RI
Susiyanto, Sekretaris Rekan Indonesia Provinsi Banten Saat Membagikan Santunan.

Siaran Pers KPN Rekan Indonesia.

Kondisi angka positif Covid19 sepertinya semakin tidak dapat dikendalikan, Jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia bertambah 8.854 orang dalam sehari, yakni sejak Selasa (5/1/2021) hingga Rabu (6/1/2021) pukul 12.00 WIB. Penambahan pasien itu menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 788.402 orang. Informasi ini diungkap Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam data yang disampaikan kepada wartawan pada Rabu sore. Tercatat lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi. Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta (2.402 kasus baru), Jawa Barat (1.470 kasus baru), Jawa Tengah (1.023 kasus baru), Jawa Timur (845 kasus baru), Sulawesi Selatan (463 kasus baru). Sementara itu, penularan Covid-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 510 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi. Indonesia Butuh Kepastian Strategi Penanganan Dan Pengendalian Covid19

Pemerintah juga mencatat, ada penambahan 6.767 pasien yang telah dinyatakan sembuh. Dengan demikian, total pasien sembuh dari Covid-19 ada 652.513 orang. Selain itu, ada penambahan pasien yang tutup usia setelah sebelumnya dinyatakan positif virus corona sebanyak 187 orang, sehingga, jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 hingga saat ini menjadi 23.296 orang. Situasi diatas menunjukan bahwa Indonesia gagal melakukan pengendalian angka positif covid19 setelah hampir satu tahun virus cov-2 ini mewabah di Indonesia. Kita masih ingat ketika dengan percaya dirinya Jokowi dalam telekonferensi, di Jakarta, Selasa (23/3), mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu lockdown dan juga mengatakan tidak semua negara cocok dengan opsi lockdown.

Kita juga masih ingat di tanggal yang sama Jokowi mengatakan “Sehingga di negara kita yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin bahwa kita akan bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tetapi membutuhkan sebuah kedisplinan yang kuat, membutuhkan ketegasan yang kuat. Jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisiolasi masih beli handphone, belanja di pasar. Saya kira kedisplinan untuk mengisolasi yang penting. Partial isolated, mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah kelurahan penting tapi dengan betul-betul dengan sebuah kedisplinan yang kuat. Kalau ini bisa dilakukan, kembali lagi saya meyakini bahwa skenario yang telah kita pilih akan memberikan hasil yang baik,” Namun fakta hari ini menunjukan bahwa physical distancing dan protokol kesehatan dengan senjata 3 M (Menjaga jarak, Memakai Masker, dan Mencuci Tangan) terbukti tidak menunjukan keberhasilan yang signifikan dalam mengendalikan angka positif covid19.

Saat ini Indonesia tengah menuju krisis ruang isolasi di fasilitas kesehatan dan tempat alternatif yang disediakan oleh pemerintah, lebih lagi terhadap kebutuhan ruang ICU yang sudah melewati ambang aman yang ditetapkan WHO, membuat pasien covid dengan gejala sedang dan berat seperti berjudi mempertaruhkan nyawanya. 3M yang digadang-gadang sebagai upaya paling manjur ternyata juga ambyar, ambyar karena dalam pelaksanaan 3M tidak ada sosok keteladanan di warga dari pemimpin dan elite politik. Terbukti masih ada agenda reses, kampanye pilkada, kunjungan kerja, unjuk rasa dalam jumlah massa yang besar, dan lain sebagainya. Sehingga protokol kesehatan 3M hanya sebatas slogan semata.

Alhasil, warga perlahan demi perlahan meninggalkan penerapan 3M dalam kehidupan sehari-harinya. Penurunan kesadaran warga dalam penerapan 3M diakui oleh Jokowi. Dimana hasil Survei menunjukkan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin menurun. “Kaitannya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu turun. Sebab itu saya minta Komite dan Satgas agar ini diberikan tekanan lagi kepada komunikasi publik yang baik lewat televisi,” ujar Jokowi disampaikannya saat berbicara dalam rapat terbatas bersama menteri dan gubernur yang disiarkan dalan live Instagram Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

Sayangnya dalam statemennya tersebut Jokowi tidak sama sekali menyebutkan bahwa Indonesia gagal dalam melakukan upaya penanggulangan cepat pada fase-fase awal pandemi. Pada saat berbagai negara telah menerapkan penutupan wilayah dan pembatasan sosial sejak awal pandemi, pemerintah Indonesia memilih untuk mengabaikan ancaman Covid-19. Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan langkah-langkah penyelamatan ekonomi. Selanjutnya, ketika banyak negara tengah bersiap secara hati-hati untuk kembali membuka diri dari fase lockdown, pemerintah Indonesia justru secara prematur membuka ekonomi melalui implementasi kenormalan baru. Namun demikian, ekonomi Indonesia tetap terpukul keras. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia, pandemi Covid-19 mengguncang keras ekonomi Indonesia. Sedikitnya 6,4 juta penduduk Indonesia telah kehilangan pekerjaan akibat Covid-19 sampai dengan Oktober 2020.

Hasil survei terbaru yang melibatkan 5.000 pencari kerja menemukan bahwa 35% pekerja dipecat dan 19% dirumahkan sementara akibat Covid-19. Indonesia tengah memasuki resesi. Sedikitnya terdapat 1,64 juta penduduk miskin baru akibat Covid-19 pada akhir Juli 2020, dan jumlah ini diprediksi akan mencapai 8,5 juta pada akhir 2020. Sayangnya lagi, Jokowi juga tidak menunjukan bahwa kegagalan pengendalian angka positif covid19 lebih disebabkan lemahnya pembangunan partisipasi aktif warga selama ini dalam upaya preventif dan promotif.

Peran komunitas sangat vital dalam penanggulangan kebencanaan termasuk pandemi Covid-19 bagi Indonesia dengan struktur masyarakat yang kolektif. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah gagal dalam mengkomunikasikan risiko dan langkah pencegahan secara efektif. Yang muncul justru tidak konsistensinya pemerintah dalam menerapkan kebijakan baik di tingkat pusat ataupun daerah. Misalkan, terkait dengan lemahnya implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

Pemerintah perlu secara aktif melibatkan masyarakat. Sistem komunitas dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus dari masyarakat lokal dan kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan seperti keluarga miskin atau masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh ibu kota, membutuhkan dukungan khusus yang tepat sasaran. Kelompok-kelompok tersebut harus dijangkau secara efektif oleh program bantuan sosial dari pemerintah. Mereka adalah lapisan masyarakat yang tidak saja lebih rentan untuk tertular virus, namun juga cenderung untuk tidak mematuhi protokol kesehatan karena alasan ekonomi. Sistem komunitas berperan penting untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan kelompok rentan.

Sistem komunitas dapat mempromosikan upaya penanggulangan Covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah, membantu proses distribusi bantuan sosial, serta menerapkan model pengawasan berbasis masyarakat untuk menekan risiko transmisi lokal. Integrasi antara sistem kesehatan masyarakat dengan penguatan partisipasi masyarakat dapat membantu kelompok rentan untuk melindungi kesehatan mereka. Misalkan saja, proses pendampingan keluarga miskin terkait pemenuhan kebutuhan pokok selama masa isolasi melalui program bantuan sosial dari lembaga swadaya masyarakat ataupun dukungan pemerintah, dan menjamin bahwa bantuan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat miskin.

Pemerintah dapat mengadopsi model dukungan sosial berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan khusus kelompok-kelompok rentan. Pemerintah dapat memanfaatkan sistem tersebut untuk proses penyaluran bantuan sosial sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Jangka panjang, adopsi sistem tersebut dapat mendorong kohesi sosial, mengurangi fragmentasi sosial dan menguatkan jaringan sosial untuk mengerahkan masyarakat apabila terjadi bencana atau kondisi gawat darurat pada masa datang.

Sehingga strategi penanganan Covid19 dalam upaya mengendalikan angka positif covid19 bisa terarah, terukur, dan efektif. Bukan seperti sekarang dimana strategi penanganan covid19 tidak jelas dan tidak berujung pada harapan melandainya angka positif covid19.

Jakarta, 07 Januari 2020
Agung Nugroho, Ketua Nasional
Andi Wijaya, Sekretaris Nasional

Be the first to comment on "Indonesia Butuh Kepastian Strategi Penanganan Dan Pengendalian Covid19"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


X